Sebuah rancangan undang-undang perumahan bipartisan yang monumental resmi menjadi undang-undang di Amerika Serikat pada Sabtu "11/7/2026" dini hari waktu setempat. Hal ini terjadi secara otomatis setelah Presiden Donald Trump menolak untuk menandatangani dokumen tersebut sebagai bentuk protes atas tindakan Senat terkait undang-undang pemilu.
// RELATED STORIES
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Berdasarkan pantauan redaksi, undang-undang baru yang dikenal sebagai 21st Century ROAD to Housing Act ini merupakan legislasi perumahan paling komprehensif dalam beberapa dekade terakhir. Langkah hukum ini dirancang untuk meningkatkan pasokan rumah sekaligus menekan biaya tinggi, termasuk membatasi investor institusional dalam membeli rumah tunggal tertentu.
Menurut laporan yang dihimpun, Presiden Trump awalnya dijadwalkan untuk menandatangani aturan ini dalam sebuah upacara di Capitol Hill bulan lalu. Namun, ia mendadak membatalkan acara tersebut dan mengancam tidak akan menandatanganinya hingga Kongres menyetujui SAVE America Act yang berisi aturan pembatasan baru terkait pendaftaran pemilu.
Melalui pengamatan tim redaksi di platform Truth Social, Trump menegaskan sikapnya yang enggan menandatangani regulasi tersebut. "Saya tidak akan menandatangani RUU Perumahan yang telah disetujui sepenuhnya oleh Kongres dan dikirim ke Gedung Putih, sebagai protes atas ketidakmampuan Senat AS dalam meloloskan THE SAVE AMERICA ACT," tulis Trump.
Sesuai konstitusi Amerika Serikat, sebuah RUU yang telah disetujui oleh kedua kamar di Kongres akan otomatis berlaku menjadi undang-undang jika presiden tidak menandatangani atau memvetonya dalam jangka waktu 10 hari. Ketua DPR Mike Johnson sendiri telah mengirimkan berkas tersebut sejak 29 Juni lalu.
Kritik keras datang dari Senator Demokrat asal Massachusetts, Elizabeth Warren, yang merupakan promotor utama legislasi ini di Senat. Menurut Warren, Trump melewatkan kesempatan emas ini hanya karena menganggap tidak ada keuntungan pribadi di dalamnya.
"Donald Trump tidak bisa memegang penanya karena dia memang tidak tertarik untuk menurunkan biaya bagi keluarga-keluarga di Amerika," ujar Elizabeth Warren dalam sebuah pernyataan resmi menanggapi sikap acuh sang presiden.
Di sisi lain, undang-undang baru ini memuat lebih dari 45 ketentuan, yang sebagian besar berfokus pada penghapusan hambatan regulasi dan penyederhanaan tinjauan lingkungan. Berdasarkan dokumen resmi, aturan ini juga meluncurkan program percontohan untuk membantu pemerintah daerah mengubah bangunan komersial kosong menjadi hunian yang terjangkau.