Presiden Prabowo Subianto memberikan tantangan besar kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan CEO Danantara Rosan Roeslani. Tantangan tersebut berupa instruksi untuk memastikan mega proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas total mencapai 100 gigawatt (GW) dapat diselesaikan dalam waktu dua tahun.
// RELATED STORIES
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Berdasarkan pantauan redaksi dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, target ambisius ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di sela-sela acara peluncuran program mandatori Biodiesel 50% atau B50 di Rest Area KM 57, Karawang, Jawa Barat. Menurut Presiden, pada tahap awal tahun ini, PT PLN (Persero) akan memulai langkah perdana dengan membangun kapasitas sebesar 17 gigawatt sebelum mengejar sisa target makronya.
"Kita akan membangun 100 gigawatt tenaga surya. Tahun ini PLN akan mulai dengan 17 gigawatt, 100 gigawatt dalam dua tahun," ujar Presiden Prabowo Subianto dengan tegas di hadapan para pejabat negara dan tamu undangan yang hadir.
Dalam momen tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga melontarkan pertanyaan langsung mengenai kesanggupan jajarannya, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, CEO Danantara Rosan Roeslani, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Pertanyaan itu pun segera disambut dengan komitmen penuh dari para pejabat terkait. "Siap, laksanakan," kata Bahlil Lahadalia menyahut tantangan tersebut.
Menurut pengamatan tim redaksi, Presiden Prabowo Subianto menyadari betul bahwa target penyelesaian proyek sebesar 100 GW dalam waktu singkat ini berpotensi memicu skeptisisme publik. Beliau memperkirakan akan banyak pengamat maupun pakar yang meragukan dan menilai rencana strategis ini mustahil untuk diwujudkan dalam dinamika industri saat ini.
Proyek PLTS berskala masif ini nantinya diarahkan untuk memasok energi bersih bagi 80 ribu unit Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang tersebar di pelosok Indonesia. Pemerintah sendiri tengah menggodok Peraturan Presiden guna mempercepat pengadaan lahan desa sekitar 1 hingga 1,5 hektare per wilayah, dengan estimasi total kebutuhan investasi mencapai US$ 100 miliar.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa pengerjaan proyek ramah lingkungan ini akan diakomodasi secara bertahap. Meskipun belum menetapkan tanggal pasti kapan pemancangan tiang pertama dimulai, pihak kementerian memastikan pengerjaan akan diupayakan secepat mungkin.