Pemerintah Indonesia tengah bersiap mempercepat transisi energi dengan menyusun rencana penerapan kewajiban atau mandatori campuran bioetanol pada bahan bakar minyak (BBM). Berdasarkan keterangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, pemerintah menargetkan implementasi bioetanol dengan kadar 10 hingga 20 persen atau E10-E20 dapat berjalan sepenuhnya pada tahun depan.
// RELATED STORIES
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →"Mandatori (bioetanol) akan kami lakukan 2027, tahap pertama 10-20%," ujar Bahlil Lahadalia saat menghadiri acara peluncuran program biodiesel B50 di Karawang, Jawa Barat. Menurut pantauan redaksi, kebijakan ini sengaja dirancang demi mengikuti kesuksesan pemanfaatan biodiesel berbasis sawit yang saat ini formulasinya telah berhasil menyentuh angka 50 persen atau B50.
Bahlil Lahadalia juga menjelaskan bahwa pasokan etanol untuk program ini nantinya akan diproduksi dari berbagai komoditas pertanian lokal seperti tebu, singkong, hingga jagung. "Jadi (etanol berasal dari) tebu, singkong, kemudian jagung, dan itu akan dikelola bersama-sama baik dengan Pertamina dan swasta yang lain," kata dia menambahkan.
Dari pengamatan tim redaksi, sebelum melangkah ke target E20, pemerintah sebenarnya sudah menetapkan target antara berupa implementasi bioetanol 5 persen atau E5 pada semester II tahun ini. Langkah awal ini akan diwajibkan bagi seluruh badan usaha pengelola stasiun bahan bakar umum (SPBU) yang beroperasi di wilayah Pulau Jawa, khususnya untuk sektor non-subsidi atau non-PSO.
Menurut Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Eniya Listiani Dewi, kewajiban pencampuran tersebut sudah mengacu pada regulasi formal yang berlaku. "Jadi, untuk semester II tahun 2026 ini, seluruh badan usaha BBM wajib melakukan pencampuran (bioetanol 5%), hal ini sesuai dengan peraturan Menteri nomor 4 tahun 2025," tutur Eniya Listiani Dewi saat melakukan rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI.
Percepatan pengembangan biofuel ini diklaim menjadi langkah strategis nasional dalam menghadapi gejolak geopolitik global yang kian memanas. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa hilirisasi di sektor pertanian dan energi ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto demi menekan angka impor bahan bakar fosil.
"Yang pertama untuk sektor pertanian, hilirisasi biofuel di saat kondisi geopolitik yang memanas, kita butuh langkah cepat," ungkap Andi Amran Sulaiman melalui siaran pers resmi yang disiarkan di kanal YouTube Kementan. Dengan optimalisasi bahan pangan non-minyak bumi ini, ketahanan energi nasional diharapkan dapat menjadi lebih mandiri.