Berdasarkan laporan dari sejumlah sumber yang mengetahui situasi tersebut, Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) dikabarkan telah memecat dua analisnya pada pekan lalu. Tindakan tegas ini diambil setelah kedua analis tersebut menyuarakan kekhawatiran mendalam mengenai penyelidikan hasil Pemilihan Presiden 2020 di Fulton County, Georgia, yang dinilai sangat minim bukti serta terkesan bermotif politik.
// RELATED STORIES
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Dari pantauan redaksi, langkah pemecatan ini terjadi di tengah upaya intensif FBI dalam memeriksa ribuan dokumen yang diperoleh awal tahun ini melalui penyitaan "seluruh surat suara fisik" tahun 2020, rekaman mesin tabulasi suara, citra surat suara, hingga daftar pemilih. Untuk mempercepat proses tersebut, lembaga penegak hukum ini bahkan mengerahkan hingga 260 analis guna menyaring tumpukan data pemilu tersebut.
Menurut laporan awal dari MS Now, para analis FBI yang bertugas kini menghadapi tenggat waktu ketat hingga Jumat, 17 Juli ini, untuk merampungkan pekerjaan mereka. Setelah proses penyaringan selesai, mereka diinstruksikan untuk mencocokkan data tersebut dengan database komersial Accurint guna mengidentifikasi setiap potensi ketidaksesuaian data pemilih.
Namun, penugasan ini memicu gelombang kekhawatiran internal. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa data dalam sistem Accurint tidak selalu diperbarui secara berkala, sehingga perbedaan data yang ditemukan belum tentu mengindikasikan adanya kecurangan pemilu. Selain itu, muncul pula pertanyaan besar mengenai dasar hukum penuntutan oleh Departemen Kehakiman, mengingat masa kedaluwarsa tuntutan pidana selama lima tahun kemungkinan besar telah habis pada akhir 2025 atau awal 2026.
Hasil pengamatan tim redaksi menunjukkan adanya kekhawatiran dari sejumlah pihak bahwa administrasi Donald Trump akan memanfaatkan hasil peninjauan ini untuk mengeklaim kegagalan pemilu 2020. Langkah tersebut dinilai dapat merusak kepercayaan publik menjelang pemilu sela (midterm elections), sekaligus memberikan tekanan politik kepada Partai Republik untuk meloloskan SAVE Act yang mewajibkan bukti kewarganegaraan saat mendaftar sebagai pemilih.
Upaya Fulton County untuk menghentikan penyelidikan ini masih terus berlanjut. Penyelidikan ini sendiri bermula dari rujukan Kurt Olsen, seorang pengacara gerakan "Stop the Steal" yang kini bekerja untuk Departemen Kehakiman di Miami. Meskipun pengadilan sempat menolak pengembalian surat suara fisik yang disita pada Mei lalu, Fulton County baru-baru ini memenangkan putusan hukum yang membatalkan somasi juri agung terkait permintaan data pribadi seluruh petugas pemilu tahun 2020.