Jakarta - Di tengah keterbatasan lahan dan tingginya kebutuhan akan hunian, Jakarta terus menghadapi tantangan besar dalam menyediakan tempat tinggal yang layak bagi warganya. Berdasarkan pengamatan tim redaksi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kini tengah gencar mendorong pendekatan baru dalam pengembangan perkotaan. Langkah ini diambil tidak sekadar untuk membangun rumah, melainkan juga demi menciptakan kawasan hunian yang terintegrasi, berkelanjutan, dan nyaman bagi masyarakat luas.
// RELATED STORIES
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Berdasarkan data dari Pemprov DKI Jakarta, luas kawasan perumahan di kota ini telah mencapai sekitar 271,26 kilometer persegi atau setara dengan 40,80 persen dari total luas daratan. Meski demikian, penyediaan rumah masih menjadi pekerjaan rumah yang besar dengan estimasi kebutuhan hunian yang mencapai angka 288.393 unit. Dari pantauan redaksi, tingginya angka ini selaras dengan jumlah penduduk Jakarta yang tercatat sebanyak 10,67 juta jiwa, dengan tingkat kepadatan rata-rata mencapai 16.155 jiwa per kilometer persegi.
Keterbatasan lahan, tingginya harga hunian, serta terus meningkatnya kebutuhan tempat tinggal memaksa pemerintah untuk mencari strategi baru. Salah satu tantangan utama yang masih dihadapi di lapangan ialah keberadaan kawasan permukiman tidak layak huni akibat kepadatan bangunan yang ekstrem, keterbatasan infrastruktur dasar, serta belum terpenuhinya standar lingkungan hunian yang sehat.
Menurut Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Kelik Indrayanto, pengembangan hunian di Jakarta saat ini diarahkan pada beberapa pendekatan strategis. Pendekatan tersebut mulai dari pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa), peremajaan kampung, hingga pengembangan hunian vertikal yang terhubung langsung dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) serta kawasan campuran atau mixed use development.
"Salah satu strategi utama Pemprov DKI Jakarta adalah memperluas akses masyarakat terhadap hunian vertikal. Hingga saat ini, Jakarta memiliki puluhan lokasi rusunawa dengan puluhan ribu unit yang disediakan untuk masyarakat," ujar Kelik Indrayanto saat memaparkan program kerja tersebut kepada media.
Data resmi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menunjukkan bahwa rusunawa di Jakarta saat ini terdiri dari 149 blok yang mencakup 14.028 unit, serta 82 tower dengan kapasitas 15.768 unit. Secara akumulatif, terdapat sekitar 29.796 unit rusun sewa yang tersedia, di mana sebanyak 23.105 unit di antaranya telah resmi dihuni oleh warga.
Selain membangun hunian baru, dari pantauan redaksi di lapangan, pemerintah juga aktif melakukan revitalisasi terhadap sejumlah rusun lama. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kualitas fisik bangunan, menambah jumlah unit, serta mengoptimalkan kapasitas hunian di kawasan yang sama. Pendekatan vertikal ini dinilai menjadi solusi paling rasional dalam mengoptimalkan ruang kota tanpa harus memperluas kawasan permukiman secara horizontal.
Menariknya, beberapa proyek pembangunan rusun baru juga mulai mengadopsi konsep bangunan hijau ramah lingkungan. Rusun Jagakarsa dan Rusun Daan Mogot, misalnya, menjadi contoh hunian vertikal yang telah berhasil memperoleh sertifikasi EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies). Sertifikasi internasional ini mengacu pada efisiensi penggunaan energi, penghematan air, serta pemilihan material bangunan yang ramah lingkungan.
"Konsep bangunan hijau memungkinkan penghematan energi hingga 20 persen, pengurangan penggunaan air hingga 20 persen, serta efisiensi energi yang terkandung dalam material bangunan. Pada sejumlah rusun, penerapan strategi efisiensi bahkan mencatat potensi penghematan energi hingga puluhan persen," tambah Kelik Indrayanto menjelaskan keunggulan proyek tersebut.
Bukan hanya fokus pada pembangunan rusun, Jakarta juga mulai mengembangkan pendekatan penataan kawasan permukiman dengan melibatkan langsung masyarakat yang tinggal di lokasi target. Melalui program peningkatan kualitas permukiman ini, pemerintah tidak hanya memperbaiki aspek fisik seperti bangunan, jalan lingkungan, drainase, air minum, sanitasi, dan pengelolaan sampah, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, budaya, dan ekonomi warga sekitar.
Berdasarkan regulasi terbaru, Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan ratusan RW sebagai target utama peningkatan kualitas permukiman. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2024, tercatat ada 445 RW yang menjadi lokasi penataan, sementara jika merujuk pada data BPS, terdapat 211 RW yang masih memegang indikator sebagai kawasan kumuh.
Salah satu contoh konkret penataan yang sukses dilakukan berada di Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Melalui pendekatan konsolidasi tanah vertikal, rumah-rumah warga yang sebelumnya berdiri berimpitan di atas lahan yang sangat terbatas, kini ditata ulang menjadi hunian vertikal yang jauh lebih sehat dan rapi.
Dalam proyek penataan di Tanah Tinggi tersebut, delapan rumah dengan total luas area hanya 112 meter persegi direncanakan untuk dibangun kembali menjadi bangunan vertikal empat lantai yang memuat 12 unit hunian. Menurut pengamatan tim redaksi, konsep ini terbukti efektif karena tetap mempertahankan keterlibatan dan hak kepemilikan warga asli dalam proses penataan kawasan tanpa harus melakukan penggusuran.
Pengembangan kota yang layak huni sejatinya tidak hanya berkaitan erat dengan jumlah unit rumah yang tersedia secara statistik, melainkan juga bagaimana warga dapat tinggal di lingkungan yang sehat, aman, dan memiliki akses mudah terhadap fasilitas dasar. Ke depan, Pemprov DKI Jakarta juga membuka peluang kolaborasi yang luas dengan berbagai pihak guna mempercepat penyediaan hunian layak bagi warga ibu kota.
Langkah kolaborasi tersebut meliputi optimalisasi aset-aset daerah, perluasan pembangunan rusunawa, penerapan konsolidasi tanah vertikal secara masif, hingga pengembangan kawasan rusun baru dengan konsep mixed use. "Dengan pendekatan tersebut, pembangunan hunian Jakarta tidak lagi sekadar menjawab kebutuhan tempat tinggal, tetapi menjadi bagian dari upaya membangun kota yang lebih inklusif dan berkelanjutan," pungkas Kelik Indrayanto.