Dewan Energi Nasional (DEN) meminta PT PLN (Persero) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menyusul insiden pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah belakangan ini. Berdasarkan pengamatan tim redaksi, langkah ini dinilai krusial guna mengidentifikasi akar masalah gangguan sistem kelistrikan nasional secara transparan.
// RELATED STORIES
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Anggota DEN Satya Widya Yudha menegaskan bahwa proses evaluasi ke depan tidak boleh hanya terpaku pada stabilitas pasokan batu bara semata. Menurut hasil pantauan redaksi, aspek teknis dari masing-masing unit pembangkit justru memegang peranan vital yang perlu diinvestigasi secara mendalam.
"Audit teknologi masing-masing PLTU diperlukan untuk mengetahui secara pasti karakteristiknya. Alasan yang beredar sekarang di masyarakat tidak terlalu jelas apa yang terjadi. Kita tidak bisa hanya menyalahkan sisi batu baranya saja, namun juga teknisnya menjadi kesatuan untuk evaluasi ke depan," ujar Satya dalam acara Energy Hub Talkshow 2026.
Sebelumnya, manajemen PT PLN (Persero) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sempat memaparkan bahwa pemadaman listrik bergilir dipicu oleh terganggunya pasokan batu bara berkalori sedang yang menjadi bahan bakar utama sejumlah PLTU.
Menurut Satya, kesesuaian spesifikasi dan kualitas pasokan batu bara sangat memengaruhi performa operasional pembangkit. Jika kualitas pasokan tidak memenuhi kriteria kontrak, daya mampu riil dari PLTU tersebut dipastikan akan mengalami penurunan drastis.
"Ini masalah teknik yang menurut saya menjadi faktor penyebab, di samping memang ada beberapa PLTU yang tidak bisa masuk dalam sistem kelistrikan karena secara total mereka memang sedang dalam perbaikan," tambah Satya memberikan analisisnya.
Berdasarkan observasi dari jalannya diskusi tersebut, Satya turut mencontohkan kondisi PLTU Jawa Unit 1-7 yang kini telah menyentuh usia operasional sekitar 40 tahun. Menurutnya, penurunan daya mampu yang tidak lagi sesuai dengan kapasitas terpasang awal harus segera dievaluasi total.
"Saya sampaikan juga ke Dirut PLN beberapa waktu lalu, coba dicek karena kalau daya mampunya turun itu berarti kan kita harus melakukan banyak hal," tuturnya menekankan pentingnya aspek perawatan berkala.
Di sisi lain, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa pemadaman bergilir sebelumnya terjadi setelah dua unit pembangkit milik Independent Power Producer (IPP), yakni PLTU Cilacap Unit 1 dan Unit 4, mengalami kendala teknis hingga sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
"Salah satu pembangkit berhasil memecahkan kendala dan sudah sinkron kembali dengan sistem kelistrikan Pulau Jawa. Pembangkit ini mulai memasok listrik untuk menambah spesifikasi sistem kelistrikan di Pulau Jawa," ungkap Darmawan dalam keterangan resminya.
Guna memperkuat ketahanan energi nasional, PLN kini telah mengamankan tambahan alokasi batu bara kalori 4.500 GAR sebanyak 16,8 juta ton hingga Desember 2026 dari Kementerian ESDM, yang berada di luar skema Domestic Market Obligation (DMO) reguler.
Menurut penjelasan Darmawan, tambahan pasokan tersebut mencakup 1,8 juta ton untuk bulan Juli serta 3 juta ton per bulan sejak Agustus hingga Desember 2026. Langkah strategis ini diklaim mampu menyuntikkan tambahan daya kelistrikan Jawa hingga sekitar 5 gigawatt (GW).
Dari pantauan redaksi di lapangan, pihak PLN juga mengonfirmasi bahwa kebijakan pemadaman listrik bergilir telah dihentikan sepenuhnya sejak akhir Juni lalu seiring dengan mulai stabilnya kembali pasokan bahan bakar ke seluruh unit pembangkit nasional.