Polemik politik antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai lebih banyak berkutat pada perang simbol. Perseteruan ini dianggap mengaburkan pembahasan persoalan substantif yang dihadapi oleh masyarakat luas.
// RELATED STORIES
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Berdasarkan penuturan Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, perdebatan mengenai safari politik Jokowi dengan atribut PSI maupun aksi saling sindir antara PDIP dan PSI merupakan hal yang wajar dalam alam demokrasi. Namun, esensi kritik kebijakan justru menjadi kabur.
Dari pantauan redaksi, tensi politik memang meninggi pasca-safari politik yang dilakukan mantan presiden tersebut. "Yang terjadi sekarang adalah perang simbol yang dangkal, sementara persoalan substantif seperti warisan tata kelola yang bermasalah di Rempang-Galang nyaris tidak tersentuh," kata Iskandar dalam keterangannya, Sabtu (4/7/2026).
Menurut Iskandar, berbagai temuan Ombudsman Republik Indonesia mengenai dugaan maladministrasi dalam pengembangan kawasan tersebut menunjukkan masih adanya persoalan mendasar yang belum diselesaikan. Isu strategis ini mencakup status Kampung Tua, kepastian hukum lahan, hingga penanganan keberatan masyarakat terdampak.
Tim redaksi mengamati bahwa kritik yang dilontarkan kedua belah pihak belakangan ini cenderung menyerang personalitas dan legalitas formal kepartaian. Iskandar menegaskan, "Ini bukan sekadar kegagalan teknis. Ini adalah kegagalan tata kelola yang terstruktur. Negara bergerak cepat untuk investor, tetapi lambat untuk rakyat. Narasi investasi digembar-gemborkan, sementara fondasi hukum dan sosialnya amburadul."
Atas dasar itu, menurut pandangan IAW, PDIP seharusnya mengarahkan kritik mereka kepada warisan kebijakan konkret dari pemerintahan Jokowi. Upaya ini dinilai lebih produktif daripada sekadar menyoroti atribut partai atau safari politik yang dilakukan.
"Jika PDIP ingin mengkritik Jokowi, kritisilah warisan kebijakannya. Bantu warga Rempang memperjuangkan kepastian hukum, dorong audit BPK, tindak lanjuti rekomendasi Ombudsman, dan buka dokumen publik agar transparansi terjaga. Itulah kritik yang sehat," tegas Iskandar.
Di sisi lain, ia juga meminta PSI tidak hanya merespons kritik dari rival politiknya dengan sindiran semata. Menurut Iskandar, apabila ingin membela pemerintahan Jokowi, PSI seharusnya menjawab kritik tersebut menggunakan data valid mengenai realisasi investasi serta penyelesaian hak masyarakat.
"Jika PSI benar-benar ingin membela Jokowi, jawablah kritik dengan data dan realisasi. Tunjukkan bahwa investasi berjalan, hak warga telah diselesaikan, dan rekomendasi Ombudsman sudah ditindaklanjuti. Jangan hanya balas dengan sindiran," katanya.
Selain itu, pengamatan tim redaksi menunjukkan pentingnya keberlanjutan pemerintahan yang sehat. Iskandar mengingatkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak mengulangi pola pembangunan masa lalu yang mengedepankan investasi tanpa diiringi kepastian hukum dan penyelesaian konflik agraria.
Menurutnya, penyelesaian persoalan Rempang harus menjadi momentum penting dalam memperbaiki tata kelola investasi nasional. Langkah ini dapat ditempuh melalui penguatan kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan perlindungan terhadap masyarakat terdampak.
Sebagai penutup, Iskandar mengingatkan kembali esensi dari kehidupan bernegara yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. "Demokrasi tidak membutuhkan perang simbol yang dangkal. Rakyat tidak hidup dari simbol politik, tetapi dari tanah, rumah, pekerjaan, kepastian hukum, dan rasa aman yang diberikan negara," tandasnya.