Pemerintah masih mengkaji pemberian insentif pajak atau tax holiday untuk Proyek Dragon, proyek pabrik baterai kendaraan listrik terintegrasi di Karawang, Jawa Barat. Pembahasan intensif dilakukan bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan Kementerian Investasi/BKPM guna memastikan proyek tersebut memenuhi syarat untuk memperoleh fasilitas perpajakan tersebut.
// RELATED STORIES
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Berdasarkan penjelasan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ahmad Erani Yustika, fokus pembahasan saat ini adalah interpretasi sejumlah perubahan aturan terkait tax holiday yang menjadi dasar penilaian kelayakan proyek. "Jadi itu masalah tax holiday yang diajukan oleh Proyek Dragon di Karawang," kata Erani saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (3/7). Ia menjelaskan terdapat sejumlah perubahan dalam ketentuan yang perlu diselaraskan sebelum pemerintah mengambil keputusan.
Menurut Erani, pemerintah belum mengambil keputusan final mengenai permohonan tersebut. Saat ini masih berlangsung proses harmonisasi antara DJP, BKPM, dan Kementerian ESDM untuk memastikan apakah perusahaan-perusahaan patungan yang terlibat dalam Proyek Dragon dapat memperoleh fasilitas tersebut. "Itu perlu ada kesepahaman antara DJP dengan BKPM, dengan ESDM, untuk memastikan apakah Proyek Dragon tadi itu, CATL, beberapa joint venture-nya itu bisa memperoleh fasilitas tersebut," ujarnya.
Dari pantauan redaksi, tax holiday merupakan insentif perpajakan yang lazim digunakan untuk menarik investasi baru, terutama pada sektor-sektor prioritas. Fasilitas ini dapat berupa pembebasan atau peningkatan pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan dalam jangka waktu tertentu bagi perusahaan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah. Pembahasan insentif untuk Proyek Dragon menjadi bagian dari agenda yang lebih luas terkait penguatan insentif perpajakan bagi proyek-proyek hilirisasi sektor energi.
Berdasarkan informasi dari unggahan akun resmi Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, rapat yang digelar pada 30 Juni membahas upaya menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif, mempercepat pengembangan industri hilir, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, serta memperkuat ketahanan energi nasional. Proyek Dragon sendiri merupakan kerja sama strategis antara Indonesia Battery Corporation dan Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co. Ltd yang merupakan bagian dari ekosistem perusahaan baterai asal Tiongkok, Contemporary Amperex Technology Co. Limited atau CATL.
Kerja sama megaproyek tersebut dimulai sejak 2023 dan mencakup pembangunan rantai pasok baterai kendaraan listrik yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pada 2024, pembangunan pabrik sel baterai di Karawang resmi dimulai dengan kapasitas produksi 15 gigawatt hour (GWh) dan nilai investasi mencapai US$ 1,18 miliar. Berdasarkan data historis, Proyek Dragon berawal dari kegiatan pra-studi kelayakan pada April 2022, disusul kerangka perjanjian antar investor pada 14 April 2022, studi kelayakan bersama pada November 2023, serta perjanjian pengoperasian perusahaan proyek pada Oktober 2024.
Tim redaksi mengamati sedikitnya terdapat lima investor besar yang terlibat dalam proyek strategis nasional ini, yakni PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), Indonesia Battery Corporation (IBC), CATL, Guangdong Brunp Recycling Technology Co., dan Lygend Resources & Technology Co., Ltd. Yang membedakan Proyek Dragon dari proyek baterai lainnya adalah cakupan bisnisnya yang sangat terintegrasi dari tambang hingga daur ulang.
Menurut rencana, proyek ini mencakup enam kegiatan usaha sekaligus, yakni pertambangan nikel, produksi feronikel, produksi mixed hydroxide precipitate (MHP), produksi material katoda, produksi sel dan paket baterai kendaraan listrik, serta daur ulang baterai kendaraan listrik. Model bisnis komprehensif ini sejalan dengan strategi hilirisasi yang selama beberapa tahun terakhir didorong pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah komoditas mineral di dalam negeri.
Oleh karena itu, keputusan terkait pemberian tax holiday tidak hanya berkaitan dengan investasi pabrik baterai di Karawang, tetapi juga menyangkut posisi Proyek Dragon dalam rantai industri kendaraan listrik nasional yang sedang dibangun pemerintah. Dari pengamatan tim redaksi di lapangan, hingga kini pembahasan regulasi masih terus bergulir dan pemerintah belum memutuskan apakah seluruh entitas dalam proyek tersebut akan memperoleh fasilitas perpajakan yang diajukan.