Pemerintah Israel disebut-sebut tengah menyiapkan langkah kontroversial dengan merencanakan pembangunan tiga permukiman Yahudi baru di wilayah Jalur Gaza utara. Rencana tersebut mencuat setelah Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich mengungkapkan bahwa seluruh persiapan teknis telah rampung dilakukan dan kini hanya tinggal menunggu persetujuan dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
// RELATED STORIES
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Berdasarkan laporan dari Al Jazeera pada Minggu (5/7/2026), Bezalel Smotrich menegaskan bahwa kementeriannya telah selesai menyusun cetak biru pembangunan tiga permukiman baru di Gaza utara. Menurut Smotrich, proyek strategis tersebut siap dieksekusi begitu mendapat lampu hijau langsung dari Netanyahu. Pernyataan ini menjadi sinyal paling kuat sejauh ini bahwa pemerintah Israel berniat kembali menduduki dan membangun permukiman di Gaza, wilayah yang seluruh pemukim Yahudinya telah ditarik mundur sejak tahun 2005 silam.
Dari pantauan redaksi, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu justru tidak membantah kemungkinan tersebut saat diwawancarai oleh Channel 14, sebuah stasiun televisi Israel yang dikenal dekat dengan kelompok sayap kanan. Ketika didesak mengenai kepastian pembangunan kembali permukiman Yahudi di Gaza, Netanyahu memilih memberikan jawaban diplomatis yang sarat isyarat. "Pertanyaannya adalah apakah Anda lebih suka bertindak atau berbicara. Dan ya, saya lebih memilih untuk tidak membahasnya," ujar Netanyahu.
Jawaban tersebut dinilai oleh banyak pengamat internasional sebagai indikasi kuat bahwa opsi pembangunan kembali permukiman di Gaza kini benar-benar masuk dalam agenda pertimbangan serius pemerintah Israel. Melalui pengamatan tim redaksi, wacana ini berkembang pesat di saat sebagian besar wilayah Gaza utara telah mengalami kerusakan yang sangat parah dan hampir rata dengan tanah akibat rentetan serangan militer yang berlangsung selama hampir tiga tahun terakhir.
Kondisi infrastruktur Gaza utara yang hancur total, mulai dari rumah warga hingga fasilitas sipil, dimanfaatkan oleh kelompok pendukung permukiman sayap kanan Israel. Mereka memandang kawasan kosong tersebut sebagai lokasi ideal untuk memperluas zona penyangga sekaligus membangun komunitas baru. Padahal, berdasarkan hukum internasional, seluruh permukiman Israel di wilayah pendudukan, termasuk di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, secara tegas dinyatakan ilegal dan berpotensi memicu gelombang kecaman internasional yang lebih luas.