Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI periode 2014, Dino Patti Djalal, melayangkan kritik keras terhadap langkah pemerintah Indonesia yang tidak mengirimkan delegasi resmi ke rangkaian upacara pemakaman Mantan Pemimpin Tertinggi (Supreme Leader) Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Berdasarkan informasi yang dihimpun, rangkaian upacara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei digelar pada 3 hingga 9 Juli 2026 di berbagai kota di Iran setelah beliau wafat akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel di Teheran.
// RELATED STORIES
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Jenazah ulama besar Iran yang mengembuskan napas terakhirnya pada usia 86 tahun tersebut dijadwalkan akan dimakamkan di kota kelahirannya, Mashhad, pada Kamis (9/7/2026) mendatang. Dari pantauan redaksi, Indonesia sejauh ini hanya diwakili oleh Duta Besar RI untuk Iran dan Turkmenistan, Rolliansyah Soemirat, yang hadir memberikan penghormatan terakhir di Grand Mosalla, Teheran.
Terkait dengan minimnya representasi tingkat tinggi dari Indonesia dalam prosesi tersebut, Dino Patti Djalal menyuarakan keprihatinannya. Menurut pengamatan tim redaksi melalui akun media sosial Instagram pribadinya, Dino mengunggah infografis yang menunjukkan daftar puluhan negara yang mengirimkan delegasi resmi setingkat menteri hingga presiden, namun tidak ada nama Indonesia di dalamnya.
Kondisi ini membuat Dino mempertanyakan kembali konsistensi implementasi prinsip diplomasi Indonesia. "Apakah politik luar negeri bebas aktif tersebut sudah luntur?" tulis Dino dalam unggahannya. Politik luar negeri bebas aktif sendiri merupakan fondasi diplomasi Indonesia untuk tetap independen tanpa memihak blok kekuatan dunia tertentu sekaligus aktif dalam perdamaian internasional.
Dino mengungkapkan keheranannya karena pihak Teheran sebenarnya telah memberikan undangan resmi kepada Indonesia, namun kabarnya tidak mendapat tanggapan semestinya. Ia mengkhawatirkan jika absennya delegasi resmi ini membuat Indonesia dianggap menyepelekan hubungan bilateral oleh pihak Iran, terlebih Indonesia memegang status sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.